Wajah Baru Politik Demokrasi yang Anti Kritik

Oleh: Nurhayati, S.ST

Dicopotnya Komandan Distrik Militer (Kodim) 1417 Kendari, Kolonel Kaveleri HS, menimbulkan tanda tanya besar. Kolonel HS ini dicopot dari jabatannya, setelah sang istri IZN memasang unggahan di media sosialnya bernada nyinyir terkait kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto (Republika, 13/10/2019).
Dalam cuitan tersebut menunjukkan komparasi keprihatinan seorang istri prajurit terhadap tragedi di Wamena yang telah memakan ratusan korban jiwa namun beda perlakuan ketika “dugaan” penusukan Wiranto. Unggahan istri mantan Dandim 1417 Kendari itu, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. IZN berpotensi diproses secara pidana menyusul unggahannya.

Terbaru adalah pemecatan ASN Kanwil KEMENKUMHAM Balikpapan, pasalnya status medsos nya berisi dukungan/ pro terhadap paham khilafah. Plt Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Tjahjo Kumolo mengatakan memberi sanksi disiplin berupa pencopotan jabatan atau non job terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang mengunggah konten pro khilafah di media sosialnya (cnnindonesia, 16/10/2019).

Ambigu Demokrasi: Kebebasan Berpendapat Faktanya Anti Kritik
Demokrasi dan kebebasan berpendapat merupakan satu paket itulah sebabnya hal ini diatur dalam UU. Namun kasus kebelakang kebebasan berpendapat ini sering kali dibenturkan dengan UU ITE, hate speech, dugaan miring akan ketidaksetiaan terhadap Pancasila, dll . Sederet fakta yang telah diuraikan diawal tulisan ini adalah bukti terpasungnya hak kebebasan berpendapat bagi rakyat. Bahkan apa yang keluar dari mulut dan timeline social media haruslah tidak bersebrangan dengan rezim meskipun yang disuarakan adalah benar adanya.
Kejadian ini menunjukkan bahwa rezim ini adalah rezim anti kritik dan represif. Mengapa demikian? Sebab tudingan bahwa pemerintah represif bukan tanpa bukti, karena tidak sedikit dari pihak oposisi dijebloskan ke penjara hanya karena mereka tegas menyampaikan kritik. Sikap anti kritik dan represif ini menunjukkan bahwa politik dalam demokrasi memang semata ditujukan untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan zalim yang sama sekali tidak berpihak pada jeritan hati rakyat. Bukannya diberikan solusi atas aspirasi rakyatnya malah diberangus melalui UU ITE bahkan berujung harus kehilangan jabatan/pemutusan mata pencaharian. Sungguh miris!

Kedudukan Penguasa dalam Islam
Bagai langit dan bumi anti kritiknya penguasa rezim saat ini jauh berbeda ketika sistem Islam diterapkan dalam kekhilafahan. Rakyat boleh mengkritik dan menegur penguasa, bahkan boleh ditujukan langsung kepada khalifah yang memimpin saat itu dan dari sinilah penguasa dapat memperbaiki diri dari kebijakan yang diambilnya untuk ditinjau ulang apakah sudah sesuai dengan Islam atau tidak dan apakah mengandung maslahat bagi umat ataukah justru menyengsarakan rakyatnya?

Sebenarnya mengkritik dapat juga diartikan mengoreksi. Di dalam islam di kenal dengan aktivitas dakwah. Ada banyak hukum syara’ yang memuliakan aktivitas tersebut. Mengoreksi penguasa yang lalai, salah dan keliru, termasuk pehal yang diatur dalam Islam. Sebab penguasa juga hanyalah manusia yang memiliki keterbatasan dan sangat mudah berbuat kesalahan.
Salah satu hadits yang mendorong untuk mengoreksi penguasa, adalah hadits dari Tamim al-Dari r.a bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda: “Agama itu adalah nasihat”. Para sahabat bertanya: “Untuk siapa?” Nabi saw bersabda: “Untuk Allah, kitab suci-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya.” (HR. Muslim).

Di sisi lain, Rasulullah SAW pun secara khusus telah memuji aktivitas mengoreksi penguasa zaalim, untuk mengoreksi kesalahannya dan menyampaikan kebenaran kepadanya: “Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zalim.” (HR. Ahmad).
Inilah hal mendasar yang membedakan antara sistem demokrasi dan Islam. Demokrasi menjadikan akal manusia sebagai pembuat hukum. Sehingga benar/salah tidak memiliki standar yang jelas hanya dikembalikan kepada pandangan individu masing-masing. Karena kritikan sering tidak sejalan dengan kepentingannya.Tak kalah penting penguasa harus memahami jika amanah kepemimpinannya akan dihisab oleh Allah SWT.

Sekali lagi kita disadarkan perbedaan sistem demokrasi sekuler dengan sistem Islam. Hanya sistem Islam lah yang bisa memanusiakan manusia. Hanya sistem Islam-lah yang akan menjaga manusia dari kerusakan karena sistem ini nyata berasal dari Allah SWT, Al-Khaliq Al-Mudabbir Lalu, sampai kapankah kita mau terkungkung dalam sistem yang rusak ini? Mari bergegas untuk kembali kepada pangkuan Islam yang kaffah. Hanya dengan Islam yang kaffah di bawah institusi negara, Khilafah Islamiyah ‘ala minhajjin Nubuwah. Wallahu ‘alam bishowab[]

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Isu Radikalisme Memanas, Rezim Mengganas

Read Next

Buah Hasil Pendidikan Sekuler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *