Tagihan Listrik Naik, Menambah Polemik di Masa Pandemi

Oleh: Rany Setiani, S.KM

Baru-baru ini banyak yang mengeluhkan naiknya biaya tagihan listrik. Tak hanya masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, para pesohor Indonesia pun terkena imbas naiknya tagihan listrik di rumah mereka. Penyanyi sekaligus dokter bedah plastik kecantikan, Tompi, juga ikut merasakan dampak naiknya tagihan listrik. “Tagihan PLN menggila! Ini dari PLN kagak ada konfirmasi-konfirmasi main sikat aja,” tulis Tompi sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari unggahan di akun Twitternya. Menurut pengakuan Tompi, tagihan listrik yang ia permasalahkan itu dikenakan pada kantor yang kosong, bahkan ia menyebut kantor tersebut sudah tutup hampir 3 bulan.

Dampak naiknya tagihan listrik pun dirasakan oleh beberapa sektor usaha. Bahkan, beberapa hotel di wilayah Jawa Tengah terpaksa menjual asetnya akibat terlilit hutang PLN imbas naiknya tagihan yang cukup tinggi selama pandemi Covid-19 (pangandaran.pikiran-rakyat.com, 12/06/2020).
Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN Bob Sahril menjelaskan penyebab di balik lonjakan tagihan listrik pelanggan selama pandemi Covid-19. Alasan pertama adalah karena petugas pencatat meter tidak datang ke rumah-rumah, maka PLN menggunakan penghitungan rata-rata tiga bulan sebelumnya yaitu tagihan Desember 2019, Januari dan Februari 2020.
Alasan kedua adalah saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku, masyarakat diminta untuk tetap di rumah. Hal itu membuat pola hidup berubah. Bahkan, menurut Bob, ada beberapa pelanggan yang membawa alat kerja ke rumah.
Hingga hari ini, PLN mencatat ada 65.786 pelanggan yang datang ke posko pengaduan terkait dengan tagihan listrik. Dari jumlah tersebut, 10.299 diantaranya mengubah pengaduan (cnbcindonesia.com, 13/06/2020).
PLN juga memastikan tidak melakukan subsidi silang dalam pemberian stimulus Covid-19 kepada pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi, karena stimulus diberikan oleh Pemerintah.“Stimulus Covid-19 murni pemberian Pemerintah bukan PLN. Dan kami tidak bisa melakukan subsidi silang. Kami juga diawasi oleh Pemerintah, DPR, BPK, dan BPKP, sehingga tidak mungkin kami melakukan subsidi silang,” tambah Bob.Seperti diketahui, PSBB yang diberlakukan dalam rangka menekan pandemi covid-19 menyebabkan PLN tidak melakukan pencatatan meter, sehingga tagihan bulan April menggunakan perhitungan rata-rata pemakaian 3 bulan sebelumnya (m.mediaindonesia.com, 10/06/2020).

Kenaikan tagihan listrik di tengah pandemi covid-19 ini sungguh telah menambah beban rakyat. Apalagi dampak dari pandemi ini telah mempengaruhi sendi perekonomian, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sektor industri. Belum lagi, sebelumnya telah ditetapkan kebijakan naiknya iuran BPJS serta harga BBM yang tak kunjung turun kala harga minyak dunia murah meriah.
Pihak PLN mengkonfirmasi bahwa pihak yang memiliki menaikkan tarif listrik adalah pemerintah. Ini menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas polemik yang terjadi antara PLN dengan rakyat. Sayangnya, pemerintah justru absen dalam menyelesaikan polemik ini. Jika pemerintah saja mampu dan tak malu menaikkan iuran BPJS, apalagi sekedar menaikkan tagihan listrik secara diam-diam.
Semakin jelas, bahwa rezim sekarang dalam membuat kebijakan tidak berpihak pada rakyat. Alih-alih menyelesaikan persoalan pandemi, pemerintah justru menambah beban rakyat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan zalim.
Dalam Islam, listrik merupakan kebutuhan dasar bagi rakyat yang harus dipenuhi oleh negara secara gratis. Sebab, listrik merupakan kepemilikan umum yang dikelola oleh negara, yang manfaatnya harus dirasakan oleh seluruh rakyat. Sehingga tidak boleh dikelola oleh pihak swasta untuk dikomersilkan.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah).
Makna api yang dimaksud dalam hadis tersebut, termasuk didalamnya adalah tenaga listrik. Dengan demikian, negara harus memastikan bahwa seluruh kepemilikan umum harus kembali pada rakyat. Sehingga rakyat akan merasakan kemakmuran dan kesejahteraan dalam arti yang sebenarnya.
Tentu saja, kemakmuran dan kesejahteraan tidak akan bisa dirasakan oleh rakyat, jika sistem yang tegak masih mengharap manfaat dan sarat akan kepentingan. Maka butuh sistem yang menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna. Dimana aturan yang tegak adalah berasal dari sang Pencipta yang sangat mengetahui berbagai kebutuhan mendasar dan menyeluruh bagi manusia. Saatnya umat Islam berjuang untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam.
Waallahu’alam bi ash-showab

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

PP Tapera Menambah Beban Berat Pekerja

Read Next

Lonjakan TDL di Tengan Pandemi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *