Tagihan Listrik Naik Di Masa Pandemi

Oleh: Indri Ngesti

Menyusul banyaknya keluhan masyarakat akan naiknya tagihan listrik bulan Juni 2020, Anggota Komisi 7 DPR Fraksi PKS Mulyanto meminta PLN segera membuka posko pengaduan baik secara online maupun langsung. PLN harus menjelaskan secara rinci terkait kenaikan tagihan listrik masing-masing pelanggan.(TribunNews.Com, Juni 2020)
Menanggapi hal tersebut PLN secara resmi menyebut bahwa lonjakan tagihan listrik yng dialami sebagian pelanggan tidak disebakan oleh kenaikan tarif ataupun subsidi silang antar pelanggan golongan tertentu dengan gol yang lain (Kompas,2020). Direktur Niaga dan Pelayanan, Bob Sahril menegaskan tidak ada kenaikan tariff listrik selama kebijakan PSBB akibat pandemik virus corona (CNN,6 Juni 2020).Dijelaskan bahwa adanya perbedaan tagihan listrik akibat adanya perubahan perhitungan yang dahulunya angka catat meter menjadi angka rata-rata.
Kenaikan TDL ini tidak bisa dilepaskan dari liberalisasi kelistrikan yang sudah dimulai sejaka UU Ketenagalistrikan N0 20 Tahun 2002 disahkan. UU ini salah satunya mengatur tentang Unbundling secara vertikal yang memisahkan proses bisnis PLN menjadi beberapa usaha yaitu pembangkit tenaga listrik, transmisi listrik, distribusi listrik dan penjualan tenaga listrik. Unbundling vertikal inilah yang diduga akan bermuara pada liberalisasi listrik, karena UU ini juga membuka peluang luas bagi swasta.

Sementara disaat yang sama pihak pemerintah diwakili oleh PLN, sebagai BUMN yang seharusnya bertanggung jawab sebagai penyedia listrik untuk masyarakat Indonesia hanya bertindak sebagai regulator saja. Bagaiamanapun juga UU ini tidak menjamin rakyat akan dapat mendapatkan haknya memperoleh energi listrik dengan mudah dan murah. Karena dari hulu ke hilir pengelolaannya dengan paradigma mencari keuntungan. Sungguh ini adalah buktinyata bahwa pengelolaan negara tidak berorientasi pada kebutuhan akan rakyat. Namun pada keuntungan semata.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam ternyata masih belum mengenal bahwa Islam punya solusi atas permsalahan ini. Islam yang diturunkan oleh Allah SWT ternyata tidak hanya mengatur perkara ibadah semata, iapun mengatur segala aspek kehidupan termasuk kelistrika. Dalam Islam listrik termasuk kedalam kepemilikan umum, Listrik yang digunakan sebagai bahan bakar dikatagorikan sebagai api atau energi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Kaum muslin berserikat dalam tiga hal, padang rumput, air, dan api (energi)”. (HR. Ahmad).

Sumber pembangkit tenaga listrik sebagian besar berasal dari bahan tambang, seperti, migas dan batubara yang termasuk dalam kepemilikan umum. Karena masuk kedalam kepemilikan umum, barang tmbang migas dan batubara tidak boleh dikomersilkan pengelolaan dan hasilnya. Barang tambang ini harus dikelola oleh penguasa yaitu kholifah yang hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan rakyat. Negara yaitu khilafah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan listrik setiap rakyatnya, baik yang kaya atau yang miskin, baik yang tinggal di kota atau di pedalaman. Islam memandang bahwa negara yakni pemimpin adalah ra’in yakni pemimpin yang bertangung jawab mengurusi semua urusan rakytnya, bukan pedagang dengan prinsip untung rugi.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

New Normal Kebijakan Tak Normal

Read Next

PP Tapera Menambah Beban Berat Pekerja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *