Revisi Undang-Undang KPK Bukan Solusi

Oleh: Hamsia (Ibu Rumah Tangga)

Dilansir dari kompas.com – Salah satu perumus Undang-Undang KPK Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Romli Atmasasmita berpendapat, KPK saat ini sudah menyimpang dari tujuan awal pembetukannya. Saat KPK didirakan, tujuannya yakni untuk memelihara dan menjaga keseimbangan pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi dengan berorientasi pada pengembalian kerugian negara secara maksimal. Ungkap Romli dalam keterangan tertulis, Senin (9/9/2019).

Menyambung rencana revisi UU KPK yang saat ini sedang hangat, Romli penilaian, revisi itu sudah melalui pertimbangan filosofis, telelogis, yuridis, sosiologis dan alasan komparatif. Sebelumnya, seluruh fraksi di DPR RI menyetujui revisi UU KPK yang disetujui Badan Legislasi DPR. Ungkapnya dalam rapat paripurna DPR, Kamis (5/9/2019) siang.

Revisi UU KPK

Upaya pelemahan KPK paling nyata adalah revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Niatan revisi UU ini berasal dari DPR. Mereka beralasan revisi UU itu penting dilakukan untuk menyempurnakan kelembagaan KPK.
Pemerintah sependapat dengan langkah DPR. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Luhut B Panjaitan. Menurutnya, pemerintah menyetujui revisi terbatas yakni pembentukan. Para penggiat koruptor menentang keras revisi tersebut.
Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai revisi ini adalah upaya pelemahan yang dilakukan dari kalangan eksekutif dan dari dalam internal KPK sendiri terhadap upaya pemberantasan korupsi. Tandasnya.

Mantan pimpinan KPK Haryono Umar mengingatkan, upaya membubarkan KPK dengan melemahkan fungsi-fungsinya hanya akan membuat koruptor pesta pora. “kalau pasal 2 dan 3 (UU KPK) dihapus, pesta pora koruptor. Beberapa kali terkena resiko, KPK akhirnya shock, publik pun shock,” kata Haryono di Jakarta dalam sebuah diskusi. Pasal itu mengatur soal pembentukan KPK dan keberadaan lembaga itu yang independen dan bebas dari intervensi kekuasaan mana pun. Kompas.com (28/10/2015)

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukannya membuat korupsi berkurang, malah koruptor bertambah banyak. Mereka pun tak malu-malu lagi menampakkan wajahnya di depan kamera seakan mereka bangga dengan apa yang diperbuatnya.
Banyak diantara mereka yang tersangkut korupsi, apakah suap maupun gratifikasi adalah sosok-sosok yang dikenal oleh masyarakat. Wajahnya sering muncul dilayar kaca. Ada pertanyaan muncul, mengapa ada KPK korupsi terus menjadi? Lihat saja, lebih dari setengah kepala daerah (Bupati/Walikota) di Indonesia terjerat kasus korupsi. Stausnya ada yang masih tersangka hingga terpidana.

Para penggiat anti korupsi sendiri sebenarnya sudah menyadari, bahwa korupsi yang melanda Indonesia ini sudah begitu sistematik. Bukan lagi persoalan individu atau pribadi. Korupsi sudah mengurat dan mengakar di Indonesia di jajaran kekuasaan birokrasi. Sampai-sampai KPK sendiri mencatat berbagai modus korupsi. Kendati begitu, KPK pun tak mampu mengatasi.
Bahkan koran Singapura, The Strait Time ,sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai “the envelope country,” karena segala hal bisa dibeli, entah itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak atau yang lain. Pendek kata segala urusan semua bisa lancar bila ada ‘amplop’.
Maraknya korupsi ini tak lepas dari sistem rusak yang diterapkan di negeri ini. Korupsi kian marak di alam demokrasi karena mahalnya biaya demokrasi. Sudah begitu tata laksana pemerintahan sangat memberi ruang bagi terjadinya korupsi. Ditambah lagi tidak ada unsur ketakwaan di dalamnya.

Solusi Islam

Sebagi sebuah sistem paripurna, Islam memiliki cara untuk mencegah dan memberantas korupsi paling komprehensif.
Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat negara akan bekerja dengan baik jika gaji dan tunjangan mereka mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Rasul dalam riwayat Abu Dawud berkata “barangsiapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaran) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan.

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberkan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya. Tentang suap Rasulullah berkata “Laknat Allah tentang penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah shut (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR. Imam Ahmad).

Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena korupsi. Perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya.
Keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwanya, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan takut kepada Allah.

Kelima, hukum setimpal. Hukuman berfungsi sebagai pencegah (zawajir), sehingga membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.
Keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dan tak segan memberi suap dan hadiah. Sementara masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang.

Semua tata cara itu bisa diterapkan jika syariah Islamiyah diterapkan secara menyeluruh dan totalitas di negara ini. Wallahu a’lam bi shawwab. [OM]

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Euforia Demokrasi Sebatas Jatah Mentri

Read Next

Kontroversi Film The Santri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *