PP Tapera Menambah Beban Berat Pekerja

Oleh: Indri Ngesti

Setelah beberapa saat sepi dari pembahasan, akhirnya pemerintah kembali membahas terkait Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), hal ini ditandai dengan ditanda tangani Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Adapun gaji yang harus dipotong untuk program ini sebesar 3% , dengan alokasi 2,5% pekerja, dan 0,5% pemberi kerja. (CNN,2020)
Rencananya program ini digunakan untuk memudahkan masyarakat mendirikan hunian. Namun tidak hanya fasilitas kemudahan membuat rumah, Tapera pun diperuntukan bagi yang sudah memiliki rumah pribadi. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengungkapkan bahwa Tapera justru membebani pengusaha dan pekerja, terlebih bisnis saat ini sedang terpuruk. Padahal untuk membayar tanggungan BPJS para karyawan sudah susah. Apalagi ditambah Tapera, mereka angkat tangan (Investor Daily, 2020)

Mirisnya sebagian besar gaji pekerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer, sebagaimana yang dituturkan oleh pengamat ekonomi Indef, Ahmad Heri Firdaus menuturkan bahwa 90% pekerja menggunakan gaji mereka untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti konsumsi, pendidikan, dll. Dengan demikian jika gaji mereka masih harus dipotong 3% untuk Tapera sementara harga kebutuhan pokok semakin melambung, maka kondisi ini akan menekan finasial masyarakat.
Wajar jika masyarakat meras sangat terbebani dengan program ini. Sebab program ini dibiayai oleh gaji mereka sendiri, sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai regulator dengan mengeluarkan seperangkat aturan hukum agar legal memotong gaji rakyat, kemudian menghimpun dana tersebut dan mengklaim menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Pengelolaan seperti ini adalah ciri khas dari rezim yang ada di sistem kapitalis. Mereka hadir bukan sebagai pelayan rakat, namun hanya sebagai regulator dan pemalak.

Islam menempatkan penguasa sebagai periayah atau pelayan urusan umat,sehingga mereka akan berusaha seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka dalam melayani rakyat. Dalam Islam,kemudahan memenuhi kebutuhan dasar seperti sanddang, pangan dan papan wajib dijamin oleh negara. Jaminan diberikan dengan bentuk tidak langsung, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-lusanya bagi rakyat. Adapun kebutuhan publik seperti jaminan kesehatan, pendidikan, keamanan dll wajib ditanggung negara secara mutlak. Bukan dibebankan kepada rakyat atau pihak swasta seperti saat ini.
Jaminan dari khilafah didukung sumber dana dari Baitul Mal, bukan dari hutang dan pajak seperti negara kapitalis. Baitul mal memiliki 3 pos utama yaitu yang pertama,pos pemasukan negara, kedua, pos pemasukan kepemilikan umum, ketiga, pos shodaqoh. Setiap pos memiliki alokasi masing-masing sebagaimana hukum syara’ telah mengaturnya.
Pos pemasukan negara berasal dari ghanimah, anfal, fai, dan khumus, kharaj, tanah unwah, tanah ‘usyriyah, as-shfawi, jizyah, dan dlaribah. Adapun pos pemasukan kepemilikan umum berasal dari hasil pengelolaan SDA. Sedangkan dana dari pos shodaqoh berasal adri pos zakat (harta) uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, dan zakat ternak unta, sapi dan kambing. Maka dana untuk menggaji aparatur sipil negara akan diambil dari pos pemasukan negara. Adapun untuk menjamin kebutuhan pelayanan publik akan diambil dari pos kepemilikan umum. Inilah jaminan khilafah kepada rakyatnya berdasarkan hukum syara’ yang menjadi pedomannya.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Tagihan Listrik Naik Di Masa Pandemi

Read Next

Tagihan Listrik Naik, Menambah Polemik di Masa Pandemi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *