Pengelolaan Tambang yang Ramah Lingkungan

Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi (Jurnalis Muslimah Kendari)

Segala sesuatu tergantung niatnya, istilah ini sepertinya tepat disematkan terhadap aktivitas pertambangan yang terjadi di negara RI tercinta. Bagaimana tidak mulai dari perizinan pertambangan yang harus memenuhi syarat-syarat kelayakan lingkungan hingga SOP perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan masih saja terjadi perdebatan, alias saling menyalahkan antara pemerintah dengan perusahaan (pihak swasta).

Seperti yang terjadi di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konawe sebut PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang mengelola tambang nikel mengabaikan rekomendasi tempat pembuangan sementara (TPS) Limbah B3. DLH Konawe mengaku sudah beberapa kali mengirim rekomendasi kepada PT VDNI untuk membuat TPS limbah B3 serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun menurut DLH Konawe, rekomendasi itu tidak pernah diindahkan oleh pihak perusahaan. Bahkan rekomendasi agar PT VDNI membuat TPS limbah B3 sudah dikirimkan sejak tahun 2017 lalu.

Atas tidak adaya tindak lanjut serius untuk melaksanakan surat teguran pertama, DLH Konawe berencana mengirimkan surat teguran kedua. “Surat teguran yang kami kirimkan itu ditandatangani langsung Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara, jadi sekarang kita mau lihat apakah surat teguran itu sudah dilaksanakan apa tidak,” tegas Kepala Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan DLH Konawe, Jayadi. Diungkapkannya, salah satu yang termasuk limbah B3 itu seperti slag nikel, masuk juga fly ash, oli bekas. Termasuk juga apabila menggunakan air pendingin, jadi harus diolah dulu sebelum dibuang.

Menanggapi pernyataan DLH Konawe, Kepala Teknik Tambang (KTT), PT VDNI, Agus Wahyudi menyebut pernyataan itu aneh. “Kemarin dari mereka sudah tinjau ke lapangan. Kok bisa ngomong begitu, aneh,” kata Agus. Menurut Agus, pihaknya saat ini sementara menyiapkan untuk membuat TPS sementara limbah B3. Kata Agus, pihak DLH tak bisa langsung mengatakan salah (mediakendari.com, 16/8/2019).

Sebagai masyarakat awam, saya berpikiran sederhana saja, seharusnya Pemda melalui dinas terkait sedari awal (sebelum pemberian izin penambangan) tegas mewajibkan pembangunan TPS limbah B3 serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL), alias izin penambangan tidak akan keluar jika semua sarana tersebut belum terbangun. Setelah terbangun pun, pengawasan atas sarana tersebut tetap dilakukan dan tidak ada kata kompromi akan dilakukan pembangunan seiring berjalannya proses penambangan. Kalau pun jika terjadi dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan tersebut, tentunya sanksi tegas akan diberlakukan. Dengan begitu perusahaan yang masuk menambang di Konawe betul-betul merupakan perusahaan yang peduli lingkungan.

Itu pendapat saya dari segi pemerintahan kapitalis yang berlangsung di negara kita saat ini, yang mana negara menyerahkan urusan pengelolaan pertambangan kepada swasta, berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang mewajibkan negara mengelola sektor pertambangan secara sepenuhnya tanpa keterlibatan swasta, karena tambang termasuk dalam kepemilikan umum. Inilah solusi dari pengelolaan pertambangan yang carut marut selama ini. Berikut, bagaimana pengelolan tambang menurut syariat Islam.

Tambang Islami Ramah Lingkungan

Islam merupakan agama paripurna (mengatur segala hal) yang juga berarti merupakan solusi bagi segala masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali masalah pengelolaan pertambangan yang tentunya ramah lingkungan karena memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan.

Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS Al Araf 56,” Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Lagi pula dalam Islam, barang tambang yang besar seperti tambang emas, perak, tembaga, nikel, bauksit, bijih besi, timah dan kuarsa termasuk dalam kepemilikan umum, sehingga pengelolaannya oleh negara, yang dalam sistem pemerintahan Islam dipimpin oleh khalifah. Sebagai pemimpin yang taat syariat, tentunya khalifah akan mengelola tambang dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat dan tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta apalagi asing, sebagaimana yang terdapat dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dari Ibnu Abbas berkata : “Rasulullah saw bersabda : “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang gembalaan dan api” (HR Abu Daud). Rasulullah juga bersabda dalam HR Ibnu Majah, ”Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli : air, rumput dan api”.

Lebih lanjut khalifah yang terikat syariah tentunya menjalankan kepemimpinannya berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah, sehingga Insya Allah semua kebijakan pertambangan yang dibuatnya selain ramah lingkungan juga mendapat ridha Allah swt.
QS An Nisa : 59, ”Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah perkaran itu kepada Allah (Al Qur’an) dan RasullNya (As Sunnah) jika kalian mengimani Allah dan hari akhir” . Serta QS Al Hasyr : 7, “Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, terimalah (dan amalkan). Apa saja yang dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah sangat pedih azabNya”.

Semoga saja masyarakat dan para pengambil kebijakan di daerah dan negara RI tercinta ini dapat memikirkan ulang kebijakannya yang tidak sesuai syariat, sehingga lambat laun mereka dapat mencampakkan sistem pemerintahan yang tidak diridhai Allah swt ini. Wallahu’alam bishowab. [OM]

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Siapakah Hikma Sanggala?

Read Next

Pindah Ibukota, Presiden Gabut?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *