Menangis di Negeri Agraris

Oleh: Indah Yuliatik

Oktober, menjadi bulan pangan sedunia yang ditetapkan oleh organisasi pangan dan pertanian (FAO). Tujuan penetapan hari pangan ini untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian penduduk dunia akan pentingnya penanganan masalah pangan baik ditingkat nasional, regional maupun global. Harapan kedepan setiap negara mampu meningkatkan kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Menginjak tahun ke-39 hari pangan sedunia, sudah terwujudkah ketersediaan pangan ini di Indonesia?

Dilansir dari laman berita oke news (17/10/19), Musim kemarau panjang ternyata juga mengancam sumber pangan bagi warga suku anak dalam (SAD). Sehingga membuat warga SAD yang berada di Kampung Duren Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, Jambi terancam kelaparan. Biasanya warga SAD Kebun Duren, sering berburu babi namun saat ini sangat sulit mendapatkan babi. Sementara getah karet juga sangat murah, sehingga memaksa warga SAD hanya bisa makan satu kali dalam sehari.

Selain itu, ketersediaan pangan juga terkendala dari beralih fungsinya lahan pertanian menjadi properti. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhi mengungkapkan Indonesia kehilangan 650 ribu hektare lahan sawah. Namun tidak dapat langsung disimpulkan berkurangnya lahan sawah karena beralih fungsi. Berkurangnya lahan sawah diketahui setelah dilakukan validasi ulang terhadap data statistik pertanian 2017 oleh Kementerian ATR/BPN. (detik.com, 16/10/19)

Masalah pangan, haruslah menjadi masalah utama dan harus diselesaikan oleh pemerintah. Persoalan hilir ke hulu merupakan masalah ketahanan pangan yang bersumber dari kemiskinan dan kurang gizi. Terutama dipedesaan yang berimbas pada kemakmuran masyarakatnya untuk memenuhi pangan secara berkualitas dan kontinyu. Namun, hal itu belum terpenuhi secara maksimal.

Sistem ekonomi neoliberal kapitalisme, menjadi akar utama permasalahan kemakmuran ini. Sistem inilah yang menguasai pemerintah hingga membuat pemerintah lepas tangan mengurusi masyarakat secara menyeluruh. Pemandirian petani dan keluarga petani yang digadang-gadang pemerintah berbanding terbalik dengan korporasi pangan yang terus menerus dibuat oleh pemerintah sehingga petani dalam negeri sekarat.

Ketahanan pangan bagi masyarakat akan terwujud jika pemerintah mampu menjadi pelayan dan pelindung bagi masyarakatnya. Selain itu, menghentikan korporasi pangan yang digencarkan pemerintah yang dibuat oleh sistem ekonomi neolineral kapitalisme. Inilah, akar utama permasalahan kemiskinan dan gizi di Indonesia.

Sistem Islam memberikan perhatian penuh pada bidang pertanian, lahan pertanian menjadi pondasi utama perekonomian negara sehingga pemaksimalan terus dilakukan. Peningkatan produksi pertanian dalam Islam akan ditempuh melalui kebijakan: pertama, kebijakan pertanian intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pertanian dicapai dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan intensifikasi dengan pencarian dan penyebarluasan teknologi budidaya terbaru di kalangan para petani; membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya. Adapun ekstensifikasi pertanian dapat dicapai dengan mendorong pembukaan lahan-lahan baru serta menghidupkan tanah yang mati. Rasulullah SAW, sebagaimana dituturkan oleh Umar bin al-Khaththab telah bersabda:
“Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya”. [HR. Bukhari, Tirmidzi, dan Abu Dawud].

Kedua, Kebijakan distribusi: cepat, pendek, dan merata. Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Penataan distribusi kekayaan oleh negara dilaksanakan dalam keseluruhan sistemnya, mulai dari penentuan kepemilikan harta kekayaan, pengelolaannya, dan juga pendistribusiannya bagi kemaslahatan warga negaranya.

Ketiga, Kebijakan ketersediaan pangan. Ketersediaan kebutuhan pangan merupakan hal penting yang dijamin oleh negara. Negara harus memperhatikan peningkatan produktivitas pertanian, pembukaan lahan-lahan baru, dan penghidupan tanah mati, serta pelarangan terbengkalainya tanah. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan produksi lahan-lahan pertanian, agar stok kebutuhan pangan selalu tersedia untuk rakyatnya.

Keempat, Jaminan Kesejahteraan negara yang meringankan beban masyarakat. Kesejahteraan merupakan sesuatu yang didambakan kita semua, jaminan ini selayaknya akan diberikan oleh negara kepada seluruh warga negaranya tanpa kecuali. Apalagi yang menyangkut kebutuhan vital, maka dalam pelaksanaannya negara tidak dibenarkan membuat kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyatnya. Syariat Islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai keperluan dibebankan kepada negara dari baitul mal, hal ini pun dilakukan ketika mekanisme penjaminan kebutuhan itu belum dipenuhi secara layak melalui hukum nafkah.

Islam memiliki aturan yang sangat mudah dan menyeluruh bagi masyarakat. Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Semua ini tidak akan terwujud tanpa ada naungan negara yang menjadikan sistem Islam sebagai satu-satunya sistem yang diterapkan.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Islam Mengatasi Gurita Korupsi

Read Next

Jargas Gratis Pengganti Elpiji Kenapa Tidak?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *