Lonjakan TDL di Tengan Pandemi

Oleh: Nissa-Nganjuk

Menyoal keluhan pelanggan terkait lonjakan tagihan listrik, PT PLN (Persero) menekankan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik. Sebab, menaikkan tarif adalah kewenangan Pemerintah bukan PLN. (www.cnbcindonesia.com)
“Pada intinya bahwa PLN itu tidak melakukan kenaikan tarif karena tarif itu adalah domain pemerintah. Kan sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Jadi PLN tidak akan berani karena itu melanggar UU dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif,” ujar Bob dalam konferensi pers bertajuk ‘Tagihan Rekening Listrik Pascabayar’, Sabtu (6/6/2020).

Menurut Bob, selama pandemi Covid-19, masyarakat diharuskan untuk melakukan kegiatan dari rumah baik untuk kegiatan bekerja hingga sekolah. Tidak hanya orang tua, tetapi anak dan anggota keluarga lain harus di rumah. Kegiatan dengan berputar di rumah selama berlangsungnya pandemi ini yang disebut sebagai penyebab kenaikan penggunaan listrik.

“Lonjakan pada sebagian pelanggan tersebut terjadi semata-mata karena pencatatan rata-rata rekening sebagai basis penagihan pada tagihan bulan Mei, kemudian pada bulan Juni ketika dilakukan pencatatan meter aktual selisihnya cukup besar. Itulah yang menyebabkan adanya lonjakan,” katanya.
PLN telah menyiapkan skema perlindungan lonjakan tagihan untuk mengantisipasi lonjakan drastis yang dialami oleh sebagian konsumen, akibat pencatatan rata-rata tagihan menggunakan rekening 3 bulan terakhir. Yaitu lonjakan yang melebihi 20% akan ditagihkan pada bulan Juni sebesar 40% dari selisih lonjakan, dan sisanya dibagi rata tiga bulan pada tagihan berikutnya.

Meski demikian, nyatanya solusi yang disajikan bukanlah solusi yang efektif untuk mengatasi persoalan yang kian sulit setiap harinya. Ketidakmampuan penangan persoalan listrik ini sebagai bukti adanya kemerosotan industri energi. Kemerosotan industri energi (Minyak, Gas dan Listrik) merupakan bagian dari privatisasi perusahaan negara, bukan sekedar pengambilalihan perusahaan melainkan (sejatinya) untuk melapangkan jalan monopoli capital nasional seutuhnya ditangan kapitalis internasional
Ekonomi neoliberal telah menempatkan energi sebagai komoditi yang harus dikuasai. Entah itu dengan tujuan untuk mensuplai terus bahan energi bagi produksi massal kapitalisme ataupun penguasaan dan eksploitasinya secara sepihak bagi keuntungan akumulasi yang sebesar-besarnya ke tangan minoritas klas dalam masyarakat dunia: korporasi internasional.
Bagaiamana bisa negara tidak menjamin rakyat akan haknya memperoleh energi listrik dengan mudah dan murah? Tentu saja karena paradigma mencari keuntungan individu sudah digunakan sebagai landasan. Sungguh ini adalah bukti nyata bahwa pengelolaan negara tidak berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam ternyata masih belum mengenal bahwa Islam punya solusi atas permasalahan ini. Allah SWT menurunkan Islam tidak hanya mengatur perkara ibadah semata, tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan termasuk penggunaan energi (listrik). Dalam Islam, listrik termasuk kedalam kepemilikan umum.

Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang, sebagai penghasil energi (termasuk listrik), adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dimana hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Paradigma pengelolaan sumber daya alam milik umum yang berbasis swasta atau (corporate based management) harus dirubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh negara (state based  management) dengan tetap berorientasi kelestarian sumber daya (sustainable resources principle).
Mengutip pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitabnya Al-Mughni mengatakan: “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum muslimin, sebab hal itu akan merugikan mereka”.
Maksud dari pendapat Ibnu Qudamah adalah bahwa barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Maka barang siapa menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Tagihan Listrik Naik, Menambah Polemik di Masa Pandemi

Read Next

Hii..Tagihan Listrik : Serem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *