Isu Radikalisme Memanas, Rezim Mengganas

Oleh :A.Rafika Noor Adita
(Pemerhati Sosial)

Humas BKN, Pemerintah kembali menggelar rapat pembahasan penangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar radikal di kantor kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), jum’at (18/10/2019). Pada rapat yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Badan Intelejen Negara (BIN), (BNPT), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), dicapai kesepakatan untuk membentuk Satuan Tugas /Task Force.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat rapat tersebut mengatakan kondisi ASN yang terpapar paham radikal saat ini sudah memyimpang dari apa yang diamanatkan Undang-Undang, sehingga pemerintah perlu segera melakukan tindakan untuk meredam pelanggaran yang ditimbulkan ASN terpapar paham radikal. “Utamanya perilaku (ASN terpapar paham radikal) dimedia sosial. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan.(18/10/2019) (https:www.bkn.go.id/berita/pemerintah-sepakat-bentuk-satuan-tugas-tangani-radikalisme-asn)

Karena sebelumnya Plt Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Tjahjo Kumolo mengatakan baru saja memberi sanksi disipilin berupa pencopotan jabatan atau non job terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengunggah konten pro khilafah di media sosialnya. “Salah satu pegawai di Kanwil Kumham di Balikpapan. Saya minta Irjen untuk mengusut dan langsung dinonjobkan,” kata Tjahjo saat ditemui usai Rakornas Simpul Strategis Pembumian Pancasil di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Rabu (16/10).

Dalam tangkapan layar yang ditunjukkan Tjahjo kepada awak media, ASN tersebut mengunggah kalimat “semua berbicara khilafah, era kebangkitan khilafah sudah dekat”.(CNNIndonesia,16/10/19)

Bahkan, menanggapi postingan ujaran kebencian pun bisa ditindak. Misalnya, PNS memberikan likes atau love, bahkan mengomentari sebuah postingan nyinyir sebagai dukungan, itu pun bisa juga membuat PNS ditindak.(14/10/19).
Berdasarkan fakta tersebut, maka pemerintah saat ini terkesan mengganas dalam menindak rakyat yang mengungkapkan pemikiran dan luapan hatinya, khususnya bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Bagaimana tidak, dari sekian kebijakan yang fokus digodok salah satunya tentang hukuman bagi rakyat atau pegawai negeri yang terpapar radikalisme, yang notabene adalah ide khilafah, sebagaimana khilafah ini merupakan salah satu dari ajaran Islam.
Secara tersirat bahwa yang dituduh radikal itu adalah ajaran Islam, yang seolah-olah bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia saat ini. Jika ada oknum yang bersuara berkaitan dengan hal-hal yang berbau Islam terutama dari sisi politisnya, dengan sigap mereka menindak tegas oknum tersebut. Hal ini tidak lain, karena sistem yang bercokol di negeri ini yang secara fitrahnya bertentangan dengan Islam, yakni sistem kapitalisme.

Sebuah negara yang menganut paham kapitalisme adalah negara dengan pemerintah yang mengendalikan ekonomi dan pada dasarnya bertindak seperti sebuah perusahaan besar dan mengambil nilai surplus dari tenaga kerja untuk menginvestasikannya dalam produksi tambahan.(wikipedia).
Sehingga sangat jelas bahwa sistem kapitalisme yang melekat pada negeri ini bergejolak ketika Islam yang notabene adalah agama sekaligus aturan hidup bagi manusia sudah mulai menyadarkan manusia untuk kembali pada fitrah nya, yakni tunduk pada aturan Allah semata, sehingga apapun dilakukan agar pemikiran atau tindakan yang diduga dapat membahayakan eksistensinya. Termasuk dengan menindak tegas bagi rakyat atau aparatur negara yang kritis dalam menyinggung ideologi negara.
Termasuk demokrasi dalam lingkup sistem kapiltalisme yang menutup celah muhasabah atau kritikan dari rakyat untuk penguasa, karena jelas keberpihakannya hanya pada kepentingan para pemilik modal atau para kapitalis.

Sejatinya demokrasi merupakan bagian dari sistem kapitalisme yang menjadi pelengkap, karena dalam demokrasi “suara rakyat adalah suara Tuhan”, sehingga rakyatlah yang membuat hukum, rakyat bebas berpendapat dan berekspresi. Namun semua itu hanya ilusi, pada faktanya yang berkuasa adalah para kapitalis dan penguasa. Atas nama hukum, membungkam suara rakyat.
Sehingga wajar, rakyat merasa terbelenggu bahkan takut dalam menyampaikam aspirasinya, padahal hal ini diatur dalam undang-undang negara tepatnya Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Berbeda halnya dalam sistem Islam, dalam Islam ada kewajiban untuk mengoreksi penguasa yang menyimpang saat menjalankan roda pemerintahan yang tidak sesuai dengan syari’at islam. Agar penguasa tidak dzalim terhadap rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana mengenai kritik terhadap penguasa merupakan bagian dari aktivitas amar ma’ruf nahi mungkar yakni, “seutama-utamanya jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil (haq) kepada penguasa (sulthan) yang zhalim.”(HR. Abu Dawud mo.4.346). Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya muhasabah bagi penguasa.

Hanya sistem Islam yang membuka seluas-luasnya muhasabah atau kritikan dari rakyatnya, tentu dengan metode yang sesuai dengan syari’at dari Allah swt sebagai pencipta dan pengatur kehidupan. Sehīngga tercipta suasana harmonis antara penguasa dan rakyatnya. Tanpa takut dan terbelenggu dalam menyampaikan aspirasi dan muhasabah kepada penguasa. Wallahu’alam bi shawab.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Pekerjaan Rumah Kabinet Indonesia Maju

Read Next

Wajah Baru Politik Demokrasi yang Anti Kritik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *