Investasi: Pintu Penjajahan Asing

Oleh: Nur Haya (Aktivis Dakwah Kampus Samarinda)

Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi kota yang ramah dan sangat terbuka bagi investor. Ini telah ditegaskan oleh Isran Noor sebagai gubernur Kaltim, “Selama ini, Benua Etam sangat terbuka terhadap investasi dari dalam atau luar negeri. Artinya siapapun dari manapun yang ingin berinvestasi, pemerintah daerah siap menerimanya. Tentunya dengan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, baik investor maupun pemerintah” ujar Beliau (Kaltimprov.go.id).

Begitupun tambah semakin terbentang luas jalan masuk investasi ke segala lini di Kaltim setelah wacana Kaltim ditetapkan sebagai IKN (ibukota negara) baru Indonesia. Pasalnya, penetapan ini tercium sangat menguntungkan bagi investor. Baik investor asing atau aseng tentu begitu antusias dan tertarik melakukan investasi di Kaltim sebagai IKN baru Indonesia.

Jepang misalnya telah berkunjung ke istana gubernur Kaltim (14/10/19). Untuk bermaksud menyampaikan niatnya untuk turut bekerjasama dalam rencana pembangunan kawasan ibukota negara baru dan investasi lainnya di Kaltim. Hal ini disambut baik oleh gubernur Kaltim.”Boleh-boleh saja. People from every where please welcome. Sekarang bukan zaman dulu, merasa hebat sendiri. Kalau ada pengusaha swasta dari mana pun termasuk jepang ingin berinvestasi, kenapa tidak. Silakan dimana mereka suka” tegas Isran (Kaltimprov.go.id).
Tergambar jelas bahwa pemerintah Kaltim sangat bebas menerima setiap investor baik asing ataupun aseng tanpa memfilter tujuan investor tersebut. Apakah menguntungkan bagi daerah Kaltim dan rakyat atau justru merugikan. Yang nampak bahwa pemerintah kaltim yakin dan percaya bahwa setiap investor adalah menguntungkan dan tanpa keraguan membiarkan investor turut andil dalam pengelolaan lahan dan Sumber Daya Alam (SDA) dalam rencana pembangunan IKN baru Indonesia.

Tentu jika ditelaah dengan benar, derasnya arus investasi masuk ke daerah Kaltim menjadi lubang besar penjajahan bagi Kaltim sebagai IKN baru Indonesia. Karena bebasnya masuk investasi asing atau aseng tanpa memilah-milah justru mengokohkan asing dan aseng dalam menguasai Kaltim dalam berbagai lini khususnya SDA. Sementara di sisi lain rakyat semakin sengsara. Pasalnya, berbagai program investasi menjarah dan menjajah SDA negeri ini yang notabene keuntungan bukan untuk rakyat tetapi masuk kantong investor asing
Dengan dibukanya kran lebar-lebar bagi investor asing dalam berbagai lini akan semakin menguatkan cengkeraman dan jeratan penjajahan asing bagi Kaltim. Hal inilah yang tidak disadari oleh pemerintah Kaltim ataupun penguasa negeri ini. Pasalnya mereka telah mengambil sepenuh hati dan sukarela paham kapitalis dalam berkuasa sekaligus mengelola SDA di negeri ini.

Dalam pandangan kapitalis, berkuasa hanyalah untuk mengejar keuntungan semata demi kepentingan pribadi yang menjadikan sosok penguasa hanya sebagai regulator bagi asing dalam menjajah negeri ini. Lalu dalam mengelola SDA-nya pun dengan konsep liberalisasi kepemilikan. Inilah mindset kapitalis yang terbangun pada para penguasa negeri muslim hari ini. Alhasil, penguasa membiarkan investor asing dalam mengelola SDA seperti tambang batu bara, minyak bumi ataupun kekayaan lainnya.

Akibat tata kelola yang tidak tepat ini, timbul kerusakan yang tidak hanya menimpa rakyat tetapi juga alam, bahkan hingga merenggut nyawa rakyat itu sendiri.
Berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, sudah 36 jiwa melayang, tewas tenggelam dilubang bekas tambang batu bara. Tak hanya itu, banyak rumah warga rusak dan longsor akibat pertambangan bebas berkawasan dekat dengan pemukiman rakyat. Ini terjadi di daerah Sanga-sanga, Samarinda Kaltim.
Sebut saja semua itu adalah ulah para pengusaha, para investor asing juga penguasa dalam mengelola SDA secara bebas dan semaunya. Menginginkan untung besar tapi tak mau rugi. Hasilnya, lubang pertambangan batu bara dibiarkan saja tidak direklamasi atau ditutup yang akhirnya berakibat menelan banyak korban jiwa. Sehingga keuntungan bagi mereka sedangkan rakyat sengsara oleh ulahnya.
Tentu semua kerusakan yang nampak tersebut -di Kaltim khususnya maupun di Indonesia umumnya- adalah akibat penerapan sistem kapitalisme dengan konsep liberalisasi kepemilikannya. Sistem ini telah menyuburkan para asing atau para pengusaha untuk memprivatisasi SDA yang notabene adalah milik rakyat. Menjadikan SDA mudah dirampas dan dikuasai oleh asing ataupun aseng. Juga tidak terwujudnya pengelolaan SDA secara merata karena tidak dikelola negara secara langsung. Begitupun para penguasa dalam berkuasa hanya berpihak pada kepentingan pribadi atau keuntungan semata dan tidak berpihak pada kemaslahatan rakyat.

Islam solusi: Islam menutup rapat penjajahan investasi asing
Jika mau menghilangkan penjajahan sudah pasti harus kembali mengambil sistem Islam. karena Islam mempunyai aturan yang sangat sempurna terkait bagaimana mengelola SDA suatu negeri. Dan karena Islam juga akan membebaskan suatu negara dari jeratan investasi asing yang jelas-jelas bertujuan menjajah.

Dalam Islam investor dibatasi dalam melakukan investasi hanya dalam bidang yang halal dan kepemilikan individu, bukan di bidang vital atau strategis bidang yang membahayakan dan pada kepemilikan umum. Semua aturan Islam itu tentu demi menjaga keutuhan negara, tujuannya adalah untuk mengayomi rakyat dan mendapatkan ridhoi Allah semata.

Begitupun pengelolaan SDA, Islam memandang bahwa ia adalah milik rakyat (kepemilikan umum). Sebagaimana sabda Rasulullah “Muslimunna syurakaa-u fi tsalaatsin, fil kalaa-i, wa maa-i wan naari (kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : air, padang rumput, dan api )”.
Dari sabda Rasulullah di atas jelas bahwa apapun yang termasuk dalam tiga hal itu, maka tidak boleh dikelola oleh investor swasta maupun asing, namun harus negara yang mengelolanya lalu hasilnya untuk kemaslahatan (kepentingan) ummat. Sehingga ketiga hal itu tak boleh diprivatisasi oleh asing, aseng, individu, pengusaha ataupun negara.

Dengan jelasnya kepemilikan dalam Islam tentu akan mengantarkan pada pemerataaan pembangunan dan mengayomi rakyat secara adil. Karena semua dikelola sesuai dengan prosedurnya. Hal ini hanya akan didapatkan saat sistem Islam diterapkan. Karena hanya sistem yang disebut dengan Khilafah inilah yang akan menerapkan hukum-hukum Pencipta secara keseluruhan, tidak pandang manfaat samata.

Dengan begitu, perjuangan untuk mewujudkan sistem ini mutlak adanya. Karena hanya dengan adanya institusi ini maka kesejahteraan rakyat akan benar-benar terwujud. Dan yang paling penting adalah bahwa penerapan seluruh hukum pencipta akan mengundang rahmat yang menjadikan penduduknya diliputi keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Wallahu a’lam.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Mengkritisi Redefinisi Busana Muslim (Cadar dan Celana Cingkrang)

Read Next

Kesehatan Kian Mahal, Negara Pelayan Rakyat Bukan Penjual

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *