Breaking News :

October 14, 2019

Euforia Demokrasi Sebatas Jatah Mentri

Oleh: Salsabila Maghfoor
(Pegiat Literasi, Koordinator Penulis Pena Langit)

Kita tidak menutup fakta di hadapan mata, soal bagaimana hasil euforia demokrasi berkepanjangan dalam bingkai pemilihan dengan dana triliyunan ternyata belum berakhir mulus, melainkan tertambat pada babak baru perebutan jatah kursi pemerintahan. Menggelikan, adalah kata yang paling tepat untuk menunjukkan kekonyolan yang ada. Tersiar dalam video singkat beberapa waktu lalu, salah seorang pimpinan partai dalam kongresnya menyatakan secara terbuka misi utamanya agar jangan sampai partainya hanya memperoleh jatah mentri yang sedikit saja. Alasan yang dimunculkan adalah karena pihaknya merupakan partai penyumbang suara terbesar dalam bursa pemenangan Presiden, sehingga anggapan bahwa pihaknya adalah yang paling berjasa dan perlu diapresiasi kursi menteri tentu tidak bisa disepelekan begitu saja.

Berulang kali pesta demokrasi menghasilkan sistem pemerintahan yang kian hari kian bobrok. Bukan tanpa sebab, mahalnya modal mestilah dihargai dengan besarnya upaya untuk melunasinya. Yupiter Gulo dalam laman kompasiana.com menjabarkan untuk pesta demokrasi serentak April lalu, pemerintah menyediakan anggaran sekitar Rp 25 Triliun sejak persiapan hingga pelaksanaannya. Sebuah angka yang tidak sedikit. Rincian anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk Pemilu serentak yakni pada tahun 2017 sebesar Rp 465,7 miliar sebagai biaya persiapan, pada tahun 2018 sebesar Rp 9,33 triliun dan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 23,94 triliun. Khusus untuk tahun 2019 alokasi anggaran sebesar Rp 15,79 triliun untuk biaya penyelenggaraan pemilu, Rp 4,86 triliun untuk biaya pengawasan serta Rp 3,29 triliun untuk biaya pendukung penyelenggaraan. Besaran angka tersebut masih dalam cakupan pemerintah melalui APBN. Bila dikalkulasikan berdasarkan cakupan dana yang dikeluarkan oleh para kontestan kemungkinan akan sampai pada angka Rp 100 triliun.

Presiden PKS Shohibul Iman sebagaimana dilansir dalam laman liputan6.com (14/05/18) mengungkapkan bahwa mahalnya biaya politik di Indonesia disebabkan karena saat ini pembiayaan partai politik dan pembiayaan kompetisi demokrasi lebih ditanggung kepada partai politik dan para calon, sehingga ini menyebabkan high cost demokrasi. Menurutnya, mahalnya demokrasi berdampak langsung pada kualitas para pemimpin. Orang yang punya integritas dan kapabilitas namun tidak punya isi tas, maka dia tidak bisa ikut dalam apa yang disebut sebagai kompetisi demokrasi.
Menjadi satu hal yang tidak mengejutkan bila kemudian LP3ES Center for Media and Democracy mengungapkan bahwa Indonesia masih berada pada transisi jalan di tempat yang berlarut-larut bahkan di beberapa tempat mengalami kemunduran. Associate Director LP3ES Center for Media and Democracy, Wijayanto menjelaskan bahwa masalah demokrasi di Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena massivnya politik uang dalam Pemilu, kabar bohong dan berita palsu. Direktur Eksekutif LP3ES, Fajar Nursahid juga menambahkan bahwa mahalnya biaya Pemilu berdampak pada maraknya praktik korupsi di berbagai level lembaga negara karena para calon terpiilh baik legislatif berkepentingan untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan.

Tidak berlebihan rasanya bila kemudian dikatakan bahwa euforia demokrasi kini dimaknai sebatas jatah kursi dan jatah menteri. Soal bagaimana mereka yang berhasil menjajaki tampuk kekuasaan, akan semata berpikir soal bagaimana mengembalikan modal pinjaman dan pada saat yang sama tidak mengurangi tunjangannya dalam kursi pemerintahan. Tentu tidak ada cara lain selain memang korupsi-lah yang menjadi jalan pintasnya.
Maka jelas, apa yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam bukunya, Demokrasi Sistem Kufur, yakni bahwa demokrasi yang telah dijajakan Barat ke negeri-negeri lain sesungguhnya adalah sistem kufur yang tentu saja rusak dan merusak. Demokrasi lahir dari asas pemisahan agama dari kehidupan, yang juga menjadi asas ideologi Kapitalisme. Dimana aqidah ini merupakan jalan tengah yang tidak tegas bersumber dari pengalaman panjang kaum Barat pada saat itu dalam menghadapi pertentangan antara kaum cendekiawan dan gerejawan dalam pemberian keputusan di pemerintahan.  Demokrasi adalah  buatan akal manusia, bukan berasal dari Rabbnya manusia, Allah ‘azza wa jalla sehingga pun tidak bersandar kpeada wahyu dari langit.

Di samping itu demokrasi merupakan sistem pemerintahan mayoritas. Pemilihan penguasa dan anggota dewan perwakilan diselenggarakan berdasarkan suara mayoritas para pemilih. Semua keputusan dalam lembaga-lembaga yang ada diambil berdasarkan pendapat mayoritas. Pernyataan bahwa peraturan yang diterapkan oleh parlemen di negeri-negeri demokrasi merupakan ungkapan kehendak umum rakyat dan bahwa kehendak umum itu mewakili kedaulatan rakyat, adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan hakikat dan kenyataan yang ada sebagaimana hari ini.

Syaikh Abdul Qadim menegaskan, diantara bencana paling mengerikan yang menimpa seluruh umat manusia adalah ide kebebasan individu yang dibawa oleh demokrasi. Ide ini telah mengakibatkan berbagai malapetaka secara universal, serta memerosotkan harkat dan martabat masyarakat di negeri-negeri demokrasi. Ide kebebasan kepemilikan dan oportunisme yang dijadikan sebagai tolok ukur perbuatan, melahirkan para kapitalis bermodal yang akan berfokus bagaimana meraih keuntungan pribadi dengan cara apapunmeski itu bertentangan dengan seluruh nilai kerohanian, akhlak, dan kemanusiaan.

Demikianlah fenomena demokrasi yang terus akan mengalami kebobrokan dan menyebabkan kemunduran yang lebih hina lagi bila tidak segera diganti sistemnya. Sebab persoalan demokrasi dimanapun ia diterapkan, bukanlah pada persoalan teknisnya semata, melainkan telah menyentuk akar persoalan sistemik yang mendarah daging dan mesti diganti sampai akarnya. Tentu saja, menggantinya bukan dengan sembarang sistem yang coba-coba lagi, melainkan menggunakan sistem Islam yang tata aturannya tentulah berasal dari Rabb semesta yang Maha Mengetahui duduk persoalan manusia.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Fenomena Bulan Syuro, Bulan yang Sakral?

Read Next

Revisi Undang-Undang KPK Bukan Solusi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *