BUMN Disuruh Mengalah, Swastanisasi Menguat?

Oleh: Endang Setyowati (Member Revowriter)

Seperti yang disebutkan pada UU No. 19 Tahun 2003, Pengertian BUMN adalah suatu badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. BUMN adalah termasuk pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian secara nasional. BUMN didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

Beberapa sektor yang dinaungi BUMN diantaranya seperti sektor perkebunan, pertanian, perikanan, transportasi, perdagangan telekomunikasi, listrik, konstruksi, keuangan dan lainnya. Tetapi bagaimana jika BUMN di suruh untuk mengalah demi masuknya perusahaan swasta, yang mana jelas bukan milik negara.

Seperti dilansir Detikfinance (2/8/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat investasi tersendat. Oleh karena itu dia meminta perusahaan berpelat merah mengalah dengan swasta. Sri Mulyani menerangkan dalam sebuah perekonomian negara peranan semua sektor menjadi sangat penting. Ketika ekonomi global sedang bergejolak maka penting untuk menggerakkan dunia usaha dalam negeri.

Bagaimana bisa pemerintah mempunyai keputusan seperti itu, pada laman yang sama, diberitakan “sekarang ini kita minta BUMN untuk lebih memberikan ruang melalui berbagai langkah seperti sekuritisasi kemudian mereka membuat gap mengenai berapa jumlah nilai investasi yang BUMN boleh ikut. Ini semua tujuannya adalah karena kita menyadari bahwa peranan swasta itu penting,” tambahnya.

Menurutnya dengan membatasi peranan investasi BUMN maka akan bisa meningkatkan investasi di sektor swasta. Sementara pemerintah juga akan mendorong dengan memberikan insentif dari sisi pajak dan lainnya. Konon secara umum maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Di saat BUMN di negeri ini sakit, dan mengurangi secara besar-besaran karyawannya. seperti di kutip dari VIVA.co.id (5/8/2019), hanya 200 buruh PT Krakatau Steel Tbk, atau KS Cilegon, yang dipertahankan, dari total 2.600 buruh yang dipekerjakan saat ini. Buruh yang dipertahankan, merupakan pegawai kasar di bagian kebersihan hingga petugas keamanan.

Akan tetapi malah pemerintah membuka kran-kran untuk swastanisasi. Penghapusan BUMN dan penyerahan seluruh urusan publik kepada swasta, justru bukti upaya rezim hari ini untuk menyempurnakan proyek liberalisasi yang melepas tanggungjawab negara dalam mengurus berbagai proyek strategis milik umat atau negara. Dan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak pro dengan rakyat.

Dalam Islam, negara bertanggungjawab penuh dalam proyek-proyek pengelolaan sektor strategis atau layanan publik. Swasta hanya dilibatkan dalam aspek teknis, itupun jika diperlukan dan dipastikan tidak akan merugikan kepentingan rakyat dan negara. Rasulullah saw bersabda bahwa: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Itu berarti bahwa semua yang berhubungan dengan ketiganya (padang, air dan api), maka tidak boleh dimiliki individu maupun swasta. Tugas pemerintahlah untuk mengolah serta menyalurkan dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kebutuhan rakyatnya.

Maka sudah saatnya umat saat ini menyatukan hati, pikiran dan langkah untuk mengganti sistem tersebut dengan sistem yang sudah terbukti menjadikan kekayaan alam bisa dinikmati dan mensejahterakan seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim. Yaitu sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis syariah yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu Daulah Khilafah Islamiyah.

Waalahu a’lam. [om]

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Selamat Datang di Dunia Kampus, Dik!

Read Next

Viralnya Khilafah Via Agenda Khilafahfobia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *