Breaking News :

October 14, 2019

Antara Korea dan Disintegrasi Papua

Oleh: Supiani
(Member Komunitas Remaja Islam Peduli Negeri, Serdang Bedagai)

Konflik Papua belum mereda. Belum ada titik terang bagi penyelesaian masalah yang melingkupi Papua. Aksi demo anarkis yang terjadi Kamis (28/08/19) sempat menyebabkan aktivitas Jayapura dan sekitarnya lumpuh akibat sejumlah bangunan termasuk warung milik warga ludes terbakar. (antarnews.com, 03/09/19).

Inti dari seluruh aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Papua ialah terkait Peringatan Perjanjian New York. Perjanjian tersebut berisi penyerahan Papuan bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Namun faktanya, perjanjian tersebut tak ubahnya bentuk penjajahan kapitalistik yang dilancarkan Amerika Serikat. (Zainab Ghazali dalam tulisannya “Kemana Arah Rusuh Papua?”)

Bahkan terakhir, sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (2/9). Dalam tuntutannya mereka meminta agar referendum dilakukan di Papua. (cnnindonesia.com, 02/09/19).

Namun lucunya, di tengah gejolak disintegrasi yang mendera Papua, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri malah sibuk mengurusi permasalahan antara Korea Utara dan Selatan. Tak tanggung-tanggung, beliau bahkan didapuk menjadi salah satu pembicara utama dalam DMZ International Forum on the Peace Economy pada 28-29 Agustus 2019. Dalam forum tersebut, beliau akan mendorong Korea Selatan dan Korea Utara segera bersatu. Bahkan beliau menawarkan Pancasila kepada kedua negara sebagai jalan mewujudkan perdamaian. (detik.com, 28/08/19)

Sungguh luhur sekali apa yang dilakukan putri dari bapak Proklamator ini. Namun saking luhurnya sampai-sampai terbilang aneh apa yang beliau lakukan tersebut. Mengapa jauh-jauh membawa Pancasila sampai ke Negeri Gingseng sementara nyatanya Pancasila belum mampu menyelesaikan permasalahan Indonesia.

Dilansir dari Republika.co.id (30/08/19), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendorong agar kesepakatan perdamaian segera dibicarakan secara musyawarah dan mufakat. Beliau juga mengusulkan agar ada perumusan dan kesepakatan terkait strategi, kebijakan dan langkah-langkah untuk menyikapi permasalahn global, seperti radikalisme menggunakan isu agama dan identitas, fundamentalisme pasar dan isu perang dagang, kejahatan keuangan, narkotika, HIV-AIDS, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dan ancaman perdagangan manusia.

Bagaimana mungkin Pancasila mengentaskan permasalahan tersebut di Korea, sementara Indonesia juga belum mampu mengentaskan itu dengan Pancasila. Dengan dalih kesepakatan, Pancasila dianggap keramat. Tak boleh ada yang usik. Bahkan aturan Allah kalah dengan kesepakatan Pancasila. Padahal telah jelas, Pancasila hanya dijadikan simbol formalitas untuk menolak ide Islam Kaffah.

Oleh karenanya, konflik di Papua adalah pertanda bagi Indonesia untuk membuka mata hati dan pikiran bahwa bangsa ini butuh ideologi pemersatu yang bisa melahirkan aturan yang berkeadilan. Bukan ideologi ikut-ikutan warisan penjajah.

Kita mesti benar-benar paham hakikat ideologi yang sesungguhnya, agar kita tak terus-terusan terjebak arus ikut-ikutan. Hakikat ideologi adalah cara pandang menyeluruh tentang kehidupan (akidah) yang melahirkan aturan bagaimana mengatur kehidupan tersebut. Dan Islam adalah ideologi yang benar sebab mampu melahirkan aturan kehidupan yang benar dan berkeadilan.

Saatnya kita selamatkan Indonesia dari segala macam disintegrasi. Mengentaskan label negeri pembebek dari bumi pertiwi ini. Kini saatnya kita kembali bersatu dalam bingkai Khilafah Islamiyah ala minhajin Nubuwwah.

Wallahu’alam bish-showab.[OM]

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Hijrah Menuju Islam Kaffah

Read Next

Siapakah Hikma Sanggala?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *