Breaking News :

October 14, 2019

Akhirnya, Layanan Listrik pun Diserahkan ke Cina

Oleh: Supiani
(Forum Muslimah Peduli Umat, Serdang Bedagai)

Terjadi pemadaman listrik (black out) di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat pada Minggu (04/08/19). Adapun pemadaman listrik secara serentak hingga malam hari ini terjadi karena sistem di SUTET Ungaran-Pemalang black out. Disampaikan oleh Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Djoko Rahardjo Abumanan, selain merugikan konsumen PLN, perusahaan setrum BUMN tersebut pun turut menelan kerugian dengan potensi lebih dari Rp 90 miliar. (kompas.com, 05/08/19)

Mendapati peristiwa tersebut, pemerintah pun tak tinggal diam. Melalui Menteri Koordinator Bidang kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk tidak terlalu terlibat banyak dalam pembangunan-pembangunan listrik. Dia juga mengungkapkan agar pembangunan listrik dilakukan oleh private sector.

Pemadaman listrik di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat ini pun membuat ramai dunia maya. Komika Raditya Dika melalui vlognya pun menampilkan kondisi istri dan anaknya yang sampai harus berada di hotel demi kenyamanan sang buah hati. Lalu, banyak juga netizen yang menyampaikan, bahwa pemadaman listrik ialah hal yang wajar terjadi di banyak wilayah di Indonesia.

Dilansir dari detik.com ( 15/08/19) melalui video singkat berjudul “Gandeng China, Pemerintah Akan Bangun PLTA Penghasil Listrik Terbesar” menampilkan pemerintah dan Tiongkok menandatangani MoU pembangunan PLTA Kayan. PLTA yang mampu menghasilkan listrik 9.000 MW ini akan mengaliri listrik untuk wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur.

Pelaksanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan, Kalimantan Utara (Kultara) resmi ditandatangani PT. Kayan Hydro Energy dengan China Power di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/08). Selain PLTU Sungai Kayan, kedua perusahaan itu juga bakal menggarap pembangunan proyek Kawasan Industri dan Pelabuhan Industri (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kaltara. (cnnindonesia, 16/08/19)

Untuk pelaksanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang diperkirakan rampung pada 2020 itu terpaksa harus menenggelamkan 2 desa yaitu Desa Long Lejuh dan Long Peleban Kecamatan Peso. Dua desa itu dipastikan tenggelam akibat pembendungan sungai Kayan. Sesuai kesepakatan, dua desa tersebut akan direlokasi. (JawaPos.com, 15/08/19)

Mengapa Lagi-lagi Swastanisasi?

Beginilah kondisi ketika sebuah negeri berada pada jeratan liberalisasi. Alih-alih memberikan solusi mutakhir, pemerintah justru menyodorkan solusi absurd bagi permasalahan listrik yang tengah menimpa Indonesia. Listrik sebagai kebutuhan yang wajib terpenuhi bagi tiap individu, kepengurusannya lagi-lagi diberikan kepada swasta. Pemangku kuasa negeri ini seolah begitu senang ketika kepengurusan negerinya diintervensi oleh asing.

Kasus black out PLN nyatanya bukan menjadikan rezim hari ini berbenah, namun malah seolah berlepas tangan dari permasalahan. Jika pengelolaan listrik bagi kebutuhan rakyat diserahkan kepada swasta jelas menjadi bukti bahwa pemerintah hanya memberikan jalan bagi penyempurnaan liberalisasi dan penguasaan listrik oleh Cina.

Namun, kondisi ini sebenarnya bukanlah hal aneh. Sebagai negeri yang menerapkan sistem ekonomi liberal sudah menjadi konsekuensi jika kemudian efek buruk pun turut menimpa ekonomi masyarakat.

Pandangan dan Solusi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, setiap manusia atau warga negara bebas untuk berkarya dan berproduksi yang menghasilkan barang yang berguna, sekaligus dibebaskan untuk menentukan berapa harga barangnya. Hanya saja Islam memberikan pengaturan berkaitan komoditas yang boleh diproduksi, kepemilikan industri, hukum syirkah (perseroan), ijarah (perupahan) dan jual beli termasuk perdagangan luar negeri.

Dalam islam status kepemilikkan industri ditentukan oleh bahan baku dan produk yang dihasilkan oleh industri tersebut. Dengan mengkaitkan bahan baku dan produk yang dihasilkan maka kepemilikkan industri dapat ditentukan apakah milik individu Swasta atau umum (publik) atau negara. Jika bahan baku dan produk yang dihasilkan bukan termasuk kedalam kepemilikkan umum maka masyarakatnya boleh memiliki industri tersebut. Jika tidak industri tersebut termasuk ke industri publik. Negara juga bisa memiliki industri seperti halnya individu, biasanya industri yang memerlukan modal besar.

Industri energi listrik merupahkan industri yang memanfaatkan bahan baku milik publik (umum) dan menghasilkan produk bersifat kepemilikkan publik. Untuk itu industri energi listrik termasuk industri publik. Negara juga berkewajiban menggurusi masalah energi listrik, hal ini dikarenakan energi listrik merupahkan energi yang termasuk kepemilikan umum dan negara wajib menggurusinya untuk kemakmuran rakyatnya, sebagaimana Rasulullah bersabda:

“Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal : air, padang rumput dan api” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah).

Illat kepemilikian umum dari hadist tersebut adalah jumlah yang besar yaitu sesuatu yang bersifat bagaikan air yang mengalir. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan tuntunan dalam pengelolahan sesuatu yang berjumlah besar sebagaimana hadist :

“Sesungguhnya dia bermaksud meminta (Tanah di tambang garam) kepada Rasulullah, maka beliau memberikannya. Takala beliau memberikannya, berkata salah seorang laki-laki dalam majelis, ‘Apakah Anda mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang anda berikan itu laksana air yang mengalir’. Akhirnya beliau bersabda : (Kalau begitu) tarik kembali darinya” (HR Tirmidzi)

Industri energi listrik dalam daulah Khilafah Islamiyah merupakan sesuatu bagaikan air yang mengalir, jumlahnya besar dan bisa akan menjadi potensi membuka lapangan pekerjaan dan menghidupkan roda perekonomian rakyat dan negara. (Dikutip dari blog pribadi M. Yayan Adi Putra, artikel berjudul “Tata Kelola Industru Energi Listrik Dalam Islam)
Walhasil, pengelolaan listrik mestilah dilakukan oleh lembaga negara bukan malah diserahkan kepada swasta. Sebab, sebagai pelayan umat, penguasa sudah semestinya mengurusi urusan rakyat. Penguasa juga seharusnya melindungi hak-hak rakyat terhadap kepemilikan umum dimana listrik ialah milih rakyat yang pengelolaannya diperuntukkan untuk kesejahteraan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

“Seorang imam adalah pelayan dan hanya dialah satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya”.

Hadits ini menerangkan dengan jelas bagaimana negara harus menjadi pelayan bagi rakyatnya. Energi merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh negara.

”Imam adalah ibarat pengembala dan dialah yang akan bertanggung jawab terhadap gambalaannya” (HR Muslim)

Dan juga hadits yang artinya :

”Pemimpin manusia adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya” (HR Muslim)

Maka dari itu, kembali kepada sistem Islamlah satu-satunya solusi bagi terjaganya kepemilikan rakyat dan terpenuhinya kebutuhan rakyat. Dengan penerapan syariah Islamlah penguasa akan benar-benar mampu menjadi junnah dan melaksanakan tugasnya dengan benar.

Wallahu’alam bish-showab [om]

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Indonesia dalam Cengkraman Kapitalis Liberal : Saatnya Selamatkan dengan Syariah Islam

Read Next

Ketika Keran Impor Di Buka Lebar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *